UPAYA BIOKRASI DALAM MENCEGAH KORUPSI DALAM PEMERITAHAN ACEH

 

Sebuah Pandangan Generasi Muda:CIMG4113

UPAYA BIOKRASI DALAM MENCEGAH KORUPSI DALAM PEMERITAHAN  ACEH

Banyak kalangan yang sudah meneriakan pemberantasan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme ini dengan berbagai bentuk dan banyak pula masyarakat yang menunggu hasil perjuangan tersebut, namun hasilnya tampaknya masyarakat memang masih harus banyak bersabar sebelum menikmati di masa di negeri ini benar-benar mampu membebaskan masyarakat dan aparatnya dari penyakit yang menyengsarakan banyak orang ini. Dalam melakukan pemberantasan terhadap hal tersebut, maka pertama-tama yang harus diusahakan adalah menghilangkan adanya ghibah (buruk sangka) atau memburuk-burukan pejabat, karena belum terbukti secara formal, walaupun secara material sudah terlihat.

Di sini bahwa asas praduga tak bersalah, diutamakan dalam Islam. Sebagai contoh dalam sebuah rumah terdapat seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, terhadap dua orang laki-laki dan perempuan tersebut tak boleh dituduh berzina, apabila sebelumnya terdapat ada empat saksi laki-laki yang telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa mereka berdua telah berzina, di dalam rumah itu. Bila saksi itu tidak ada, walupun bagaimana gencarnya tuduhan dan besarnya kecurigan terhadap mereka, semuanya tidak lebih dipandang sebagai fitnah. Jadi, asas praduga tak bersalah bukan hanya dijunjung kalangan penegak hukum di pengadilan, tetapi Islam jauh lebih dulu menerapkannya. Pejabat yang mengambil harta negara walaupun sebesar jarum, hukumnya adalah haram. Begitu juga melakukan monopoli, suap dan pungutan liar hukumnya adalah neraka.

Suap adalah hadiah yang diberikan kepada pejabat yang bertujuan membatalkan yang hak dan membenarkan yang bathil. Sedangkan hadiah dalam bentuk lain yaitu pemberian tanpa pamrih, dan pemberian untuk memperoleh sesuatu yang merupakan hak seseorang, tidak haram. Pungli adalah tindakan pejabat dengan menyalahgunakan wewenang, begitu juga monopoli, hukumnya sudah jelas haram.

Menurut para ulama/teungku melaksanakan reformasi, hukumnya adalah fardhu kifayah sebagiamana yang akan dilakukan Pemerintah Aceh, apabila sudah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Tetapi apabila belum dilaksanakan sama sekali, hukumnya wajib ain bagi setiap orang untuk melaksanakan reformasi tersebut. Orang yang sakit, jahil dan bodoh tidak wajib ikut melaksanakan reformasi tersebut. Ada tiga macam kewajiban melakukan reformasi terhadap.

  • Wajib bagi pejabat yang berwenang melakukan dengan tangan (kekuasaannya) berdasar hukum yang berlaku.
  • Wajib bagi masyarakat umum wajib kifayah mencela dan memperingatkan perbuatan tersebut adalah jahat dan buruk, serta berdoa kepada Tuhan agar perbuatan itu lambat laun akan sirna dari muka bumi Syariat (istigasah).
  • Wajib ain bagi setiap orang mencela di dalam hatinya perbuatan tersebut.

Hukum positif yang berlaku sekarang ini (UU 45) – UU PA Tahun No 11 Thn 2006  tidak bersifat universal secara Islam, karena hukum itu adalah buatan manusia, yang bersifat lemah. Oleh karena itu hukum positif buatan manusia, harus direformasi setiap saat untuk mendekati kesempurnaannya. Tetapi hukum Islam (syar’i), karena merupakan wahyu Ilahi dan tingkah laku Nabi (perkataan, perbuatan dan diamnya) bersifat universal secara Islami; bahwa asa hukum yang berlaku dalam hukum pidana sekarang ini tidak sesuai sesuai dengan Al-qur`an dan hadis.

Sebagai bukti, logikanya mengenai asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum, kecuali jika sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kemudian asas yang mengenai kewajiban menunjukkan bukti, terutama bukti saksi, saksi harus melihat dengan mata kepala sendiri, dua orang dalam hal mencuri dan sebagainya dan sebanyak empat orang laki-laki, bahwa kejahatan itu telah terjadi, terutama perbuatan dalam hal perbuatan zinah.

Jadi, Islam sudah sangat jelas dan tegas dalam memberikan petunjuk dalam pemberantasan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme ini. Perumpamaan jika putri Rasulullah, Fatimah mencuri harus dipotong tangannya, menunjukan siapapun pelaku pencurian dalam Islam tidak dikenal istilah kebal hukum. Pelakunya sama akan mendapat hukuman.

Mencuri yang sama halnya dengan korupsi yang marak dilakukan pejabat pejabat sekarang melalui program siluman, merupakan tindakan yang sangat merugikan orang lain terutama masyarakat banyak, untuk itu dalam Islam mempertegas hukumannya: dipotong tangan. Kita sebagai muslimin yang menjunjung tinggi hak orang lain dan mempertahankan hak pribadi, sangat menaruh harap kiranya para pejabat dan penegak hukum yang juga dari kalangan muslimin kiranya bukan hanya bisa menegakkan hukum seadil-adilnya bagi pelaku korupsi ini tetapi juga bisa menjadi pelopor, penggerak atau Peu- GISA untuk tidak melaksanakannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian sebagai pemimpin umat yang muslim, bisa menjadi panutan sekaligus pelindung bagi masyaraktnya. Semoga Allah  SWT memberkati para pemimpin muslim kita dengan kekutan iman.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s