KEKHUSUSAN ACHEH TERHAMBAT

Gambar

  Mengakui atau tidak,bahwa keseriusan pemerintah pusat yang terus menghalang-halangi pemerintah acheh dalam menentukan haknya merupakan sebuah kekhawatiran berlebihan dalam menilai acheh sebagai daerah khusus dan telah berdamai pasca konflik,bisa dilihat dari semua tuntutan acheh selalu dihambat-hambat dengan berbagai  macam alasan dan cara.

Melihat permasalahan qanun no 3 tahun 2013 tentang lambang dan bendera acheh yang sampai sekarang masih belum mendapat persamaan kata antara pemerintah acheh dan pemerintah pusat menjadi issu hangat bagi media nasional dan internasional didalam pemberitaanya.
kekhawatiran yang berlebihan oleh pemerintah pusat terhadap acheh tidaklah menjadi pandangan yang baik kalau mengingat apa yang dihambat oleh pemerintah pusat untuk acheh merupakan butir dari perjanjian damai MoU Helsinki yang telah dijabarkan kedalam UU-Pemerintah Acheh dan para pihak telah menyetujui semua butir-butir dalam MoU tersebut.

  Mengingat sejarah kelahiran indonesia dimana acheh merupakan nafas terakhir bagi indonesia,dan modal utama pula
Gambarbagi indonesia dalam memajukan negeri ini pasca penjajahan belanda dan pasca agresi militer ke-dua belanda,bisa dikatakan “tanpa acheh,indonesia tidak pernah ada”.

  Keseriusan pemerintah pusat dalam memenuhi sumua tuntutan acheh yang telah tertuang didalam butir MoU helsinki itu harus diakui dan harus terealisasi kedalam masyarakat secepatnya,karena mengingat umur butir-butir perdamaian tersebut sudah hampir mencapai delapan tahun lamanya,keseriusan antara pemerintah acheh dan pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam hal ini,dimana pemerintah acheh harus serius menuntut haknya dan pemerintah pusat harus memberikan apa yang dituntut acheh,karena ini bukanlah sebuah pengemisan,akan tetapi sebuah janji yang telah di ikrarkan yang sama-sama harus ditepati,agar perdamaian abadi terus bisa terjadi di acheh,memang rumit bagi pemerintah pusat dalam mengakui hak acheh,akan tetapi itu janji yang harus ditepati.

  Sebenarnya hal kecil seperti qanun no 3 tahun 2013 itu tidak perlu dibesarkan,karena tidak cocok dengan status acheh pasca damai,apalagi pemerintah pusat beralasan bahwa bendera dan lambang acheh milik speratis dan melanggar Peraturan Pemerintah (pp),itu bukanlah satu alasan yang cocok dalam menghambat acheh menentukan hak dan kekhususan-nya pasca perdamaian.
Berbagai jawaban telah diberikan oleh pihak yang berkaitan di acheh dalam qanun tersebut se-olah tidak menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam mengakui dan mengizinkan hak acheh.

  Atas nama generasi ACHEH kami mengaharap agar perdamaian yang telah susah payah tercapai ini terjaga,jangan karena satu qanun yang disahkan DPRA dan Gubernur dan telah diterima oleh 99% rakyat acheh menjadi bahan perbincangan acheh kedalam konflik.
Pasca perdamaian,semua telah menjadi rakyat dan milik rakyat.

#HARGAILAH ACHEH DAN JASANYA,HARGAI PULA PERDAMAIAN DAN BUTIRNYA#

Penulis:Agus Acheh.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s