Dr. Tengku Hasan Muhammad Di Tiro: Gagasan dan Pemikiran Politik.

Gambar

 Pada tanggal 3 Juni 2010, pukul 12.20 Wib dengan tiga kali mengucapkan kata Aceh, dan mengucapkan shahadat, akhirnya Dr. Tgk Hasan Muhammad Di Tiro menghembuskan nafas terakhir dengan senyum damainya. Saat itu juga rakyat Aceh berduka melepaskan kepergian Wali Nanggroe, Tgk Dr. Hasan Muhammad di Tiro atau dikenal dengan Hasan Tiro. Jenazahnya dikebumikan di kompleks makam keluarga Teungku Chik di Tiro, Gampong Meureu, Kecamaan Indrapuri, Aceh Besar.

 

 Wali Nanggroe merupakan tokoh penting dalam perdamaian Aceh yang ditandatangani di Helsinki 15 Agustus 2005. Sosoknya sangat disegani di dunia internasional hingga tokoh-tokoh kemerdekaan di Asia dan Afrika. Mengapa dirinya sangat berpengaruh di Aceh dan bagaimana pemikiran politiknya? Tulisan ini mencoba menjelaskan kembali kisah sejarah yang terlupakan, dan sisi-sisi pemikiran Wali yang masih tersimpan dalam catatan sejarah yang masih tersembunyi dari khalayak ramai.

 

Sosok dan Pemikirannya

 Wali Nanggroe dilahirkan dari keluarga “Tiro” pada tanggal 25 September 1925 di Desa Tanjung Bungong. Ayahnya bernama Tgk. Muhammad, seorang alim di Desa Tanjung Bungong, hulubalang 5 Mukim Cumbok (sekarang Kecamatan Sakti, Pidie). Ibunya bernama Tgk. Fatimah binti Tgk. Mahyuddin bin Tgk. Chik Di Tiro Muhammad Saman. Tgk. Chik Di Tiro Muhammad Saman adalah seorang ulama sekaligus pemimpin perlawanan terkenal pada periode 1885-1891.

 

 Setelah tamat Madrasah dan Perguruan Normal Islam, Wali merantau ke Jogjakarta dan melanjutkan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta. Pada tahun 1950, Ia mendapat beasiswa dari Colombo Plan, dan berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan kuliah di Columbia University. Dia menyelesaikan pendidikan di Fordham University dalam bidang ilmu ekonomi, politik, dan administrasi Pemerintahan serta juga hukum internasional. Selama di Amerika dia juga dikenal sebagai pelaku bisnis internasional yang sukses mendirikan dan memimpin Doral Internasional Ltd di New York, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi perbankan, petroleum, gas alam, pertanian, pengiriman dan industri penerbangan. Wali bukan hanya sebagai pelaku bisnis, Ia juga dikenal sebagai sosok yang revolusioner serta tertarik berkeliling dunia.

 

 Semenjak kecil dan mahasiswa, ia aktif menulis. Pada usia ke 16 tepatnya tahun 1946, ia menulis sebuah buku yang memfokuskan pada keberhasilan kemerdekaan di beberapa negara, Achieving Independence, a Study and Analysis of French Revolution, the Independece Struggles of the Irish, Venezuelan, Columbian and Turkishpeople. Ia pun menganalisis beberapa revolusi yang terjadi seperti Revolusi Perancis, perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh bangsa Irlandia, Venezuela, Kolombia dan Turki. Beberapa tulisannya memberikan inspirasi pada dirinya untuk menuliskan perlawanan melawan Jakarta. Satu tahun kemudian Ia menyelesaikaan bukunya yang berjudul The Principles of an Islamic Nation (1947). Pada tahun 1948, ia menulis The Ducth-Aceh War. Dalam buku ini, ia banyak terinspirasi oleh perjuangan kakeknya, Teungku Chik Di Tiro yang berani melawan penjajahan Belanda. Buku yang ditulisnya juga menjadikan pegangan bagi dirinya termasuk Gerakan Aceh merdeka (GAM), mengenai sejarah perang Aceh-Belanda dimana Aceh tidak pernah ditaklukkan oleh Belanda. Ia pun menolak pengakuan yang dilakukan oleh raja Aceh terakhir, terhadap pengakuan kedaulatan Belanda di tanah Aceh.

 Pada tahun 1958, setelah 8 tahun berada dan kuliah di Amerika Serikat, Wali menulis buku yang berjudul Democracy for Indonesia dalam bahasa Inggris dan Melayu. Buku ini dijadikan rujukan terhadap konsep negara federasi oleh beberapa tokoh Indonesia yang menginginkan Indonesia menerapkan sistem federalisme dan berkembang dikemudian hari. Dalam buku ini dia mengkritis sistem Pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Dalam buku ini juga dia mengkritisi sistem negara kesatuan yang diterapkan oleh Pemerintah Soekarno. Wali mengatakan dalam kondisi Indonesia, sistem federasi adalah sangat sesuai diterapkan mengingat beberapa daerah telah memiliki kedaulatannya masing-masing. Tahun 1965, ia menulis buku The Political Future of The Malay World dalam bahasa Inggris dan Melayu. Dalam buku ini berisi beberapa tuntutannya dalam mengembalikan hak bagi bangsa Melayu khususnya di Sumatera untuk menentukan diri sendiri dari penjajahan dan keterbelakangan sebagai kelanjutan dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda sebelumnya. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1968, dia menulis Aceh in The Eyes of TheWorld, mengenai posisi bangsa Aceh yang telah merdeka selama berabad-abad dan kaitan dengan hukum internasional yang menyatakan bahwa Aceh merupakan bangsa yang berdaulat.

 

Pemikiran Politik Wali: Islam, Negara dan Demokrasi

 Dalam pemikirannya, pengaruh tokoh-tokoh baik dalam negeri maupun diluar negeri sangat tergambar dalam dirinya. Dalam beberapa tulisannya, Hasan Tiro sangat tertarik dari beberapa pemikiran pakar-pakar pemikiran seperti Edmund Burke, Edouard Laboulaye, Proudhon, Sebastian de Grazia, Karl Marx, serta tokoh-tokoh Yunani-Romawi dan revolusioner dunia seperti Julius Caesar, Napoleon, Fidel Castro, dan lainnya termasuk Nietzsche sebagai tokoh yang sering dijadikan inspirasi dalam tulisannya sebagaimana dalam buku catatan hariannya.

 

 Pada bulan September 1958, dalam buku Demokrasi Untuk Indonesia. Wali mengatakan bahwa “Pancasila bukan filsafat, suatu ideologi yang hidup dalam masyarakat Indonesia.” Wali berpendapat bahwa Islamlah yang dijadikan filsafat atau ideologi negara karena ia hidup dan berakar dalam masyarakat Indonesia. Wali juga menolak bentuk ketatanegaraan Republik Indonesia yang bersifat unitaris, karena bentuk seperti itu akan menimbulkan dominasi suku. Ia pun mengatakan bahwa bentuk negara sistem federasi adalah tepat untuk Indonesia, yang pembagian daerahnya berdasarkan suku bangsa. Jadi dalam negara federal itu terdapat dua jenis Dewan Perwakilan yaitu Dewan Rakyat yang dipilih melalui Pemilu dan Dewan Bangsa yang mewakili masing-masing suku.

 

 Falsafah atau Ideologi negara tidak berdasarkan pada falsafah Pemerintah Indonesia adalah satu hal yang sangat prinsipil bagi Wali dalam pelaksanaan sistem Pemerintahan di Indonesia. Alasan baginya adalah masyarakat Indonesia berpenduduk 90% beragama Islam, untuk itu menurutnya Islam adalah suatu falsafah, ideologi, dan agama yang hidup dan berakar dalam masyarakat Indonesia. Atas dasar penduduk beragama Islam inilah yang menjadi alasan bagi Wali untuk untuk menjadikan Islam sebagai falsafah hidup dan ideologi masyarakat Indonesia. Sebagaimana dituliskan Wali bahwa Islam mempunyai kedudukan yang istimewa dalam kehidupan kebangsaan Indonesia, karena Islamlah satu-satunya kekuatan yang mampu mempersatukan sebagian besar dari bangsa-bangsa Indonesia yang alamnya, sejarahnya, bangsanya, bahasanya, kepentingan ekonominya, politiknya, dan adat istiadat tidak pernah mengenal kesatuan itu.

 

 Fungsi negara dan Pemerintah menurut Wali adalah sebagai alat masyarakat dalam mencapai kesempurnaan masyarakat namun bukan sebaliknya, dimana negara mengatasnamakan kepentingan negara mengorbankan masyarakat. Disini falsafah atau ideologi menurut Wali, berasal dari kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat.

 

Wali menegaskan bahwa kesalahan Pemerintahan ini bukanlah terletak pada apa yang disebutkannya sebagai kesalahan suku bangsa Jawa, namun diakibatkan oleh pemaksaaan susunan negara kesatuan dengan demokrasi yang disebutnya sebagai “demokrasi primitif” yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

 

Bagi Wali, solusinya atas sistem negara kesatuan dan sistem demokrasi yang sesuai diterapkan di Indonesia adalah, pertama, falsafah dan ideologi bangsa Indonesia adalah Islam. Kedua, adanya pengakuan negara Indonesia sebagai bangsa bersuku-suku yang masing-masing memiliki hak untuk meneruskan kehidupannya menurut agama, kebudayaan, adat istiadat dan nilai peradaban tanpa adanya pemaksaan dari pihak luar. Ketiga, sistem negara federal adalah solusi dalam permasalahan kebangsaan dengan pengakuan terhadap hak luhur suku-suku bangsa untuk mengatur rumah tangga masing-masing. Keempat, untuk mencegah sistem demokrasi primitif, sistem Pemerintahan dalam majelis tertinggi negara dengan sistem dua majelis. Kedua majelis tersebut menurut Wali terdiri dari, pertama, Dewan Rakyat yang merupakan anggotanya dari pemilihan atas dasar satu wakil berdasarkan jumlah penduduk dan kedua, Dewan Kebangsaan, yang anggotanya dipilih atau dua orang wakil atau lebih dari setiap suku-suku bangsa. Kelima, cara pemilihan berdasarkan “electoral district system”, dimana menurut Wali orang yang dipilih menjadi wakil suatu daerah haruslah berasal dari daerah tersebut yang benar-benar mengerti kebutuhan daerah tersebut.

 

Pemikiran Wali meskipun tidak diterima oleh Pemerintah Pusat namun hingga kini, secara perlahan, Indonesia mengarah pada sistem politik yang diwacanakan Wali sejak tahun 1950 an. Sungguh pemikiran Wali mampu melihat bagaimana Aceh dan Indonesia ratusan tahun yang akan datang. Kini saatnya generasi muda Aceh bangkit melanjutkan perjuangan yang belum selesai. Tanpa Wali, kedamaian tidak mungkin terjadi, tanpa Wali martabat Aceh tidak mungkin akan kembali, dan tanpa Wali, Aceh tidak akan masuk dalam gerbang ekonomi yang sebenarnya. Perjuanganmu belum selesai Wali. Pemikiranmu akan terus mengalir di jiwa-jiwa kami yang masih hidup. “Hasan Tiro – Hasan Tiro Muda” akan lahir untuk membangun Aceh.

Dr. Tgk Hasan Muhammad Di Tiro:

Gagasan dan Pemikiran Politik

Oleh: Fachrul Razi              

Gambar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s