PERJUANGAN DAN PERDAMAIAN

Gambar

 Sedikit menerangkan fase-fase MoU helsinki antara GAM-RI.

Nota cuplikan:

Untuk maksud ini Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut :

*1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

*1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh.

*1.1.1. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

*1.1.2. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a). Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.

b). Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

c). Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

d). Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.

 Cuplikan MoU helsinki di atas dengan jelas tertulis bahwa acheh akan melaksanakan pemerintahan-nya dengan UU-PEMERINTAH ACHEH yang di buat setelah MoU.Dan demikian bahwa acheh tidak terikat oleh peraturan pemerintah manapun,dan UU manapun,kerena dalam butir di atas segala sesuatu yang berkaitan dengan acheh yang dilakukan olah indonesia harus melalui persetejuan DPR ACEH.

 Dan dengan jelas dalam pasal 1.1.2 ayat a diatas dengan jelas mengatur kewenangan indonesia terhadap acheh.Tidak harus lebih dari itu,apalagi para pihak telah  diatur fungsinya oleh MoU helsinki.

Dan apapun yang dilakukan oleh pemerintah acheh sekarang ini merupakan muatsal dari MoU helsinki yang telah di tunkan dalam UU-PA,sebagaimana kontrofersi lambang dan bendera acheh juga merupakan dari butir MoU helsinki:
*1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk
bendera, lambang dan himne.

Pemerintah indonesia harus lebih memahami tentang butir-butir MoU helsinki agar tidak mengklaim terhadap acheh sebagai melawan atau bahkan speratis,sebagai mana tertulis dalam pembukaan MoU helsinki sebagai berikut:
Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya.
Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip- prinsip yang akan memandu proses transformasi.
Untuk maksud ini Pemerintah RI dan GAM menyepakati.

#Hargai MoU helsinki,hargai perdamaian acheh yang susah payah ini#

By:Agus.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s